Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (DAKM UNS) berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan Sosialisasi Kredit Program Perumahan : UMKM Berdaya, Indonesia Semakin Maju dan Mandiri yang diselenggarakan Kamis, 23 Oktober 2025 bertempat Aula Suhardi Fakultas Konomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret Maret. Sasaran peserta adalah pelaku usaha seperti seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor, dan pedagang bahan bangunan serta UMKM.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNS, Prof. Ir. Dody Ariawan, S.T., M.T. Ph.D dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada jajaran pimpinan Kementerian PKP beserta rombongan di UNS. oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNS, Prof. Ir. Dody Ariawan, S.T., M.T. Ph.D. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama antara UNS dan Kementerian PKP. “UNS berusaha untuk menjembatani Kementerian PKP dalam upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam mewujudkan perumahan yang murah dan mudah. UNS akan selalu mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam rangka menyediakan 3 juta rumah,” Diharapkan, momentum ini menjadi langkah awal yang lebih kuat untuk menjalin kerja sama yang lebih erat lagi. Mari kita bersinergi, bergotong-royong, dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan kita bersama, UMKM berdaya, Indonesia semakin maju dan Mandiri. Di penutup penyampaian, bahwa program ini juga sebagai bentuk jalinan komunikasi dan kemitraan dengan UMKM yang merupakan alumni UNS. Ke depan DAKM UNS akan berkolaborasi untuk mengembangkan kegiatan baik yang bersumber dari internal maupun program kerja sama/ kemitraan dengan targetnya tidak hanya untuk mahasiswa namun juga untuk alumni.
Sebagai pemateri, Staf Khusus Bidang Perbankan dan Pembiayaan Kementerian PKP, Dwidadi, S.Ak., M.M., menyampaikan kepada para pelaku UMKM yang hadir bahwa Program Tiga Juta Rumah telah ditetapkan sebagai salah satu dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025–2029. Beliau mengungkapkan, untuk mendorong tercapainya target PSN tersebut, diperlukan adanya relaksasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha di sektor perumahan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat peran UMKM dalam penyediaan produk dan layanan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Kepala Biro Hukum Kementerian PKP, Dr. Jani Arijanto, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada UNS atas sambutan hangatnya. Program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala memiliki rumah akibat keterbatasan akses pembiayaan.
Kementerian PKP ingin memastikan pelaku UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau. Melalui program kredit perumahan ini, pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan ringan dengan bunga rendah serta tenor panjang agar mereka bisa lebih sejahtera dan produktif.